TEMPO.CO , Jakarta: Fenomena migrasi masyarakat menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan kependudukan Indonesia. Tanpa adanya kebijakan pengarahan mobilitas penduduk, migrasi dapat menimbulkan konflik sosial dan komunal. “Sehingga berdampak pada melemahnya ketahanan nasional,” kata Ketua Umum Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sonny Harry Harmadi saat rapat kerja nasional II koalisi kependudukan di hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan ,Sabtu 27 April 2013.
Menurut Sonny mobilitas penduduk tidak hanya terjadi karena hanya alasan ekonomi. Tapi juga alasan kerawanan bencana. Seperti dampak pemanasan gobal yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Sehingga dalam waktu yang panjang akan mendorong terjadinya imigrasi secara massif dari wilayah pesisir ke daratan. “Sekitar 54 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan yang letaknya di daerah pesisir,” katanya.
Kondisi geografis Indonesia yang strategis karena terdiri atas banyak pulau, menyebabkan fenomena manusia perahu atau human trafficking sulit dihindari. “Jika tidak ditanggulangi dengan baik, migrasi antar negara melewati Indonesia akan menimbulkan potensi kerawanan,” kata Sonny.
Menurut Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Budi Susilo Soepandji, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, yakni 1,49 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan pangan hanya 0,49 persen per tahun. Sebanyak 60 persen penduduk Indonesia hanya tamat sekolah dasar atau bahkan lebih rendah. “Angka kemiskinan menurut badan pusat statistik 28,59 juta jiwa. Pengangguran 7,2 juta jiwa,” katanya.
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 237 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini bisa menjadi potensi dalam meningkatkan pembangunan jika dapat dikelola dengan baik. “Sebaliknya jika tidak, maka akan menjadi beban pemerintah,” kata Budi.
0 komentar:
Posting Komentar