Bentuk Pendidikan Kependudukan Belum Jelas

 

BANDUNG, KOMPAS.com -- Kebutuhan akan materi kependudukan dan keluarga berencana dalam pendidikan mendesak. Ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,64 juta jiwa dan tingkat kelahiran 2,6 dengan pertumbuhan 1,49 persen per tahun.
Pendidikan kependudukan belum memasyarakat dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya, sampai sekarang bentuk pelaksanaan pendidikan kependudukan belum jelas.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan program pendidikan kependudukan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, Rabu hingga Kamis (10/11/2011) di Bandung, Jawa Barat.
Implementasi pendidikan kependudukan dan KB diusulkan masuk kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler mulai tahun ajaran baru mendatang. Harapannya, akan bisa mengubah pola pikir generasi muda. Meski masuk kurikulum, pendidikan kependudukan tidak menjadi mata pelajaran tersendiri.
Kepala Bidang Fasilitasi Sumberdaya Kemendikbud Dadang Sudarman mengatakan, implementasinya bisa berupa sinergitas program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu, atau Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. "Di sekolah, bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran, masuk sebagai muatan lokal, atau sebagai kegiatan pengembangan diri," kata Dadang.
Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag Dede Rosada menambahkan, pendidikan kependudukan bisa diterapkan juga di jenjang pendidikan tinggi sebagai mata kuliah umum dasar. "Ini bisa menjadi entry point masuknya pendidikan kependudukan di perndidikan tinggi. Atau bisa juga diselipkan melalui program di forum kerukunan umat beragama," kata Dede.
Sebelumnya, Rabu malam, BKKBN meluncurkan Gerakan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenag. Keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keseimbangan perkembangan penduduk dengan daya dukung lingkungan menjadi inti gerakan PHBK. "Kepedulian pada isu kependudukan ini harus menjadi gerakan kesadaran masyarakat," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.
Isu kependudukan bukan hanya milik BKKBN tetapi seluruh masyarakat. Direktur Kependudukan BKKBN Lalu Burhan menekankan pentingnya semua pihak untuk berbagi tugas terutama dalam hal pendampingan pendidikan kependudukan. Upaya pendampingan dilakukan segera setelah pendidik mendapat pelatihan pendidikan kependudukan.
"Semua harus sharing baik tenaga maupun biaya karena BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Langkah awalnya guru dan dosen harus dilatih agar bisa dimengerti dan dipraktikkan siswa," kata Burhan.