Masalah Kependudukan akan Ditangani Lintas Kementerian

Pemerintah akan segera membentuk tim lintas kementerian untuk menangani permasalahan kependudukan di Indonesia. Tim tersebut akan dikoordinatori oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Demikian dikatakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono di kantornya, Senin (28/02). "Kami akan membahas pembentukan tim itu bersama Bappenas," kata Agung. Tim tersebut bertugas untuk membuat sebuah grand design, sekaligus membentuk kelompok kerja untuk implementasinya.

BKKBN Dorong Kenaikan Batas Usia Pernikahan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mendorong adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan dinaikkannya batas usia pernikahan, maka hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.

"Kita ingin menaikkan derajat perempuan dengan memberikan kesempatan agar bisa meningkatkan kualitas," ujar Sudibyo di Banjarmasin, semalam, Selasa, 26 Februari 2013. Dia mengatakan, pernikahan dini biasanya menutup kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik. "Nantinya malah mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan."

Migrasi Penduduk Ancam Ketahanan Nasional

TEMPO.CO , Jakarta: Fenomena migrasi masyarakat menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan kependudukan Indonesia. Tanpa adanya kebijakan pengarahan mobilitas penduduk, migrasi dapat menimbulkan konflik sosial dan komunal. “Sehingga berdampak pada melemahnya ketahanan nasional,” kata Ketua Umum Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sonny Harry Harmadi saat rapat kerja nasional II koalisi kependudukan di hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan ,Sabtu 27 April 2013.

40 Tahun Mendatang, Penduduk Indonesia 2 Kali Lipat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 40 ke depan akan naik dua kali lipat jika tidak ada upaya pengendalian jumlah penduduk yang optimal.

Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun, atau lebih besar dari proyeksi awal pemerintah yaitu 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,27 persen.

Kependudukan Harus Dikendalikan dengan Cermat

Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan kependudukan yang harus ditangani dan dikendalikan dengan cermat. Perkembangan kebijakan kependudukan yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta kurang efektifnya pelembagaan kependudukan nasional dan daerah.

Bentuk Pendidikan Kependudukan Belum Jelas

 

BANDUNG, KOMPAS.com -- Kebutuhan akan materi kependudukan dan keluarga berencana dalam pendidikan mendesak. Ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,64 juta jiwa dan tingkat kelahiran 2,6 dengan pertumbuhan 1,49 persen per tahun.
Pendidikan kependudukan belum memasyarakat dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya, sampai sekarang bentuk pelaksanaan pendidikan kependudukan belum jelas.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan program pendidikan kependudukan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, Rabu hingga Kamis (10/11/2011) di Bandung, Jawa Barat.
Implementasi pendidikan kependudukan dan KB diusulkan masuk kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler mulai tahun ajaran baru mendatang. Harapannya, akan bisa mengubah pola pikir generasi muda. Meski masuk kurikulum, pendidikan kependudukan tidak menjadi mata pelajaran tersendiri.
Kepala Bidang Fasilitasi Sumberdaya Kemendikbud Dadang Sudarman mengatakan, implementasinya bisa berupa sinergitas program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu, atau Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. "Di sekolah, bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran, masuk sebagai muatan lokal, atau sebagai kegiatan pengembangan diri," kata Dadang.
Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag Dede Rosada menambahkan, pendidikan kependudukan bisa diterapkan juga di jenjang pendidikan tinggi sebagai mata kuliah umum dasar. "Ini bisa menjadi entry point masuknya pendidikan kependudukan di perndidikan tinggi. Atau bisa juga diselipkan melalui program di forum kerukunan umat beragama," kata Dede.
Sebelumnya, Rabu malam, BKKBN meluncurkan Gerakan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenag. Keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keseimbangan perkembangan penduduk dengan daya dukung lingkungan menjadi inti gerakan PHBK. "Kepedulian pada isu kependudukan ini harus menjadi gerakan kesadaran masyarakat," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.
Isu kependudukan bukan hanya milik BKKBN tetapi seluruh masyarakat. Direktur Kependudukan BKKBN Lalu Burhan menekankan pentingnya semua pihak untuk berbagi tugas terutama dalam hal pendampingan pendidikan kependudukan. Upaya pendampingan dilakukan segera setelah pendidik mendapat pelatihan pendidikan kependudukan.
"Semua harus sharing baik tenaga maupun biaya karena BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Langkah awalnya guru dan dosen harus dilatih agar bisa dimengerti dan dipraktikkan siswa," kata Burhan.

Bahan Bakar Alternatif

VIVAnews - Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brojonegoro, Selasa 18 Juni 2013, menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan membuat harga energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

Ia menjelaskan, pengembangan energi alternatif seperti bahan bakar nabati tidak berkembang, karena harga BBM dan BBN yang tidak berselisih jauh. Seliter harga BBN dijual Rp3.000 per liter, sedangkan harga BBM subsidi dijual Rp4.500 per liter.

Pemerintah Terpaksa Menaikkan Harga BBM

 

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Kenaikan harga BBM itu diyakini bisa memperkuat ketahanan fiskal pemerintah, yang belakangan ini mulai kedodoran.

Hari ini, Selasa 18 Juni 2013 di Istana Negara Jakarta,  Presiden menegaskan bahwa kenaikan itu akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang kesulitan karena kebijakan itu.

"Mengatasi kenaikan harga minyak mentah dunia, harga BBM terpaksa kami  naikkan, agar fiskal dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita selamat," ujarnya.

SBY menegaskan bahwa salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah terus meningkatnya harga minyak dunia saat ini. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, harga minyak brent rata-rata pada tahun ini mencapai U$103 per barel.

Jakarta Masuk Kota Terpadat di Dunia

Dalam artikelnya yang dimuat Rabu 26 Oktober 2011, Tokyo disebut-sebut sebagai kawasan urban terpadat di dunia. Namun, dengan status lainnya sebagai kota termakmur di dunia, ibukota Jepang itu mampu mengakomodasi kehidupan seluruh warganya, baik warga asli maupun pendatang.