Masalah Kependudukan akan Ditangani Lintas Kementerian

Pemerintah akan segera membentuk tim lintas kementerian untuk menangani permasalahan kependudukan di Indonesia. Tim tersebut akan dikoordinatori oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Demikian dikatakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono di kantornya, Senin (28/02). "Kami akan membahas pembentukan tim itu bersama Bappenas," kata Agung. Tim tersebut bertugas untuk membuat sebuah grand design, sekaligus membentuk kelompok kerja untuk implementasinya.

BKKBN Dorong Kenaikan Batas Usia Pernikahan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mendorong adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan dinaikkannya batas usia pernikahan, maka hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.

"Kita ingin menaikkan derajat perempuan dengan memberikan kesempatan agar bisa meningkatkan kualitas," ujar Sudibyo di Banjarmasin, semalam, Selasa, 26 Februari 2013. Dia mengatakan, pernikahan dini biasanya menutup kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik. "Nantinya malah mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan."

Migrasi Penduduk Ancam Ketahanan Nasional

TEMPO.CO , Jakarta: Fenomena migrasi masyarakat menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan kependudukan Indonesia. Tanpa adanya kebijakan pengarahan mobilitas penduduk, migrasi dapat menimbulkan konflik sosial dan komunal. “Sehingga berdampak pada melemahnya ketahanan nasional,” kata Ketua Umum Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sonny Harry Harmadi saat rapat kerja nasional II koalisi kependudukan di hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan ,Sabtu 27 April 2013.

Jakarta Masuk Kota Terpadat di Dunia

Dalam artikelnya yang dimuat Rabu 26 Oktober 2011, Tokyo disebut-sebut sebagai kawasan urban terpadat di dunia. Namun, dengan status lainnya sebagai kota termakmur di dunia, ibukota Jepang itu mampu mengakomodasi kehidupan seluruh warganya, baik warga asli maupun pendatang.